oleh: yohanes reinnamah
Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah
Pesisir-Berbasis Masyarakat (PSWP-BM) belum
banyak ditemukan contohnya di Indonesia.
Keuntungan sistem pengelolaan sumberdaya
berbasis masyarakat sudah banyak dikenal dalam
kegiatan irigasi, hutan masyarakat dan pertanian.
Upaya pengelolaan berbasis masyarakat di sektor
perikanan dan kelautan umumnya masih dalam tahap
pengembangan. Hal ini barangkali disebabkan oleh
rumitnya sistem sumberdaya pesisir dan laut serta
struktur sosial budaya masyarakat nelayan/pesisir.
PSWP-BM bertujuan untuk lebih aktifnya
partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
pelaksanaan pengelolaan sumberdaya. PSWP-BM
dimulai dari suatu pemahaman bahwa masyarakat
memiliki kapasitas dalam memperbaiki kulaitas hidup
mereka sendiri dan mampu mengelola sumberdaya
mereka dengan baik, yang dibutuhkan tinggal
dukungan untuk mengatur dan mendidik masyarakat
untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia
secara berkelanjutan untuk mencapai kebutuhankebutuhan
mereka. Keuntungan potensial utama dari
PSWP-BM adalah keadilan dan efektivitas
sustainability (kesinambungan). Kelemahannya
adalah terletak pada proses dan upaya pelibatan diri
masyarakat yang membutuhkan waktu yang cukup
lama karena sifat dasarnya yang antara lain :
· Menuntut partisipasi aktif dan komitmen dalam
perencanaan dan pelaksanaan
· Kemampuan pengelolaan sendiri oleh masyarakat
sebagai penanggung jawab utama dalam
pelaksanaan, pemantauan dan penegakan aturan
· Menuntut rasa memiliki masyarakat yang tinggi
terhadap sumberdaya yang memungkinkan
mereka mengambil tanggung jawab dalam
pengelolaan jangka panjang
· Memberi kesempatan setiap anggota masyarakat
mengemukakan strategi sesuai keinginan dan
kondisi mereka
· Menuntut fleksibilitas agar dapat dengan mudah
disesuaikan dan diubah berdasarkan perubahan
kondisi dan kebutuhan masyarakat
· Membutuhkan pemanfaatan secara optimal
pengetahuan dan keahlian lokal/tradisional dalam
pengembangan strategi
· Menuntut kemitraan (partnership) yang dinamis
dengan berbagai pihak dalam masyarakat dan
pemerintah memiliki peran yang jelas
· Membutuhkan kebijakan yang memungkinkan
bagi PSWP-BM dan dukungan dana maupun
bantuan teknis dari pemerintah setempat
PSWP-BM bukanlah merupakan satu-satunya
pendekatan dalam pengelolaan dan mungkin tidak
akan cocok atau sesuai dilaksanakan pada setiap
masyarakat pesisir. Diperlukan upaya hati-hati
dalam penerapan PSWP-BM terutama dalam
masyarakat yang kapasitasnya belum memadai untuk
itu. Kalau hendak dijalankan diperlukan investasi
bagi pengembangan kapasitas masyarakat sehingga
tahap-tahap awal dalam program PSWP-BM akan
banyak memfokuskan kegiatan pada pengembangan
kapasitas dan penguatan kelembagaan dan
perorangan dalam pengelolaan kepada masyarakat
dan lembaga setempat.
Kriteria Pengelolaan Berbasis Masyarakat :
· Persiapan, perencanaan dan monitoring oleh
masyarakat sendiri
· Komitmen dan rasa memiliki yang tinggi dari
penduduk
· Penentuan isu dan prioritas oleh masyarakat
· Manfaat/keuntungan bagi mayoritas masyarakat
· Mulai dari apa yang masyarakat miliki
(pengetahuan, sumberdaya, lembaga, pemimpin)
· Keputusan diambil bersama
· Perlunya konsultasi formal dan informal
· Informasi seimbang
· Terbuka
Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu dan Berbasis Masyarakat .............................
122
Kunci Keberhasilan PSWP-BM mencakup:
· Batas-batas wilayah yang jelas terdefinisi
· Kejelasan anggota
· Keterikatan dalam kelompok
· Manfaat lebih besar dari biaya
· Pengelolaan sederhana
· Legalisasi dari pengelolaan
· Kerjasama dan kepemimpinan dalam masyarakat
· Desentralisasi dan pendelegasian wewenang
· Koordinasi antar pemerintah dan masyarakat
· Pengetahuan, kemampuan dan kepedulian
masyarakat
· Fasilitator (SDM, paham konsep, mampu
memotivasi masyarakat, tinggal bersama, diterima
oleh semua pihak)
Faktor sosio-kultural-ekonomi dan
lingkungan dalam PSWP-BM
Program PSWP-BM didasarkan pada
pemahaman atau hipotesa bahwa perubahan
ekosistem yang terjadi sekarang ini di wilayah pesisir
akan mengurangi kemampuan jangka panjang dari
sistem ini untuk menjamin kualitas hidup masyarakat
dan kondisi suberdaya yang cukup baik dan juga
akan mengurangi kemampuannya untuk
menghasilkan kesejahteraan yang sustainable.
Ada berbagai faktor atau isu-isu yang perlu
diperhatikan dalam upaya pngembangan program
PSWP-BM sebagaimana dirangkum berikut ini:
Isu-isu Kelembagaan:
· Kurangnya kapasitas untuk melaksanakan
pengelolaan terpadu
· Kurangnya pengetahuan bagaimana pengaruh
ekosistem terhadap kegiatan manusia
· Konflik dan tumpang tindih peraturan/antar
lembaga
· Kurangnya dukungan masyarakat terhadap
upaya-upaya pengelolaan wilayah pesisir
· Kurangnya pelaksanaan peraturan yang ada
· Kurangnya partisipasi dan keterlibatan berbagai
sektor
· Kurangnya pengakuan terhadap pengelolaan
tradisional dan indigenous knowledge (kearifan
lokal)
Isu-Isu Sosial:
· Pertumbuhan penduduk
· Kemiskinan
· Hilangnya akses
· Isu kesehatan masyarakat
· Meningkatnya konflik sosial
· Kebebasan berpolitik dan hak asasi
Isu Degradasi Lingkungan:
· Menurunnya kualitas air
· Menurunnya ikan-ikan yang tergantung pada
daerah pesisir (wetland, rawa, bakau, karang,
lamun, dll.)
· Perusakan habitat penting secara langsung atau
tidak langsung baik oleh alam maupun oleh
manusia, seperti perusakan terumbu karang akibat
cara penangkapan yang salah (dengan menggunakan
bahan peledak, racun, trawl) penambangan karang
dan pasir, sedimentasi, penebangan mangrove, erosi
pantai
· Degradasi aset budaya dan keindahan akibat
pembangunan yang kurang menghargai asset dan
keindahan wilayah pesisir
· Pembangunan garis pantai yang tidak sesuai
· Banjir dan badai laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar